MEDIAsatu.co, Boltim-Penempatan Penjabat (Pj) Sangadi di 64 desa ada dampak positif bagi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolaang Mongondow Timur (Boltim).
Pasalnya, penjabat sangadi adalah aparatur sipil negara (ASN), sehingga menurut aturan, penjabat dari ASN tentu tak bisa menerima tunjangan dobel dari ADD dikarenakan tunjangan mereka sudah tertata di APBD melalui SKPD masing-masing.
Dengan demikian, Pemkab Boltim ada penghematan anggaran. Data yang di dapat MEDIAsatu.co, dimana besaran tunjangan yang diterima oleh para sangadi setiap bulannya Rp3,5 juta di kali 64 maka besaran yang dikeluarkan oleh Pemkab Boltim untuk tunjangan sangadi sebesar Rp,224 juta perbulan.
Dengan adanya penempatan penjabat sangadi, maka pemerintah daerah bisa menghemat APBD sebesar Rp2,6 miliar dalam setahun, jika para penjabat sangadi ini bertugas selama setahun.
“Asumsinya, jika 64 Pj Sangadi bertugas selama setahun, maka pemerintah daerah bisa hemat anggaran hingga Rp2,6 miliar. Sebab, ASN itu hanya boleh terima satu jenis tunjangan, “ kata Sekretaris Daerah (Sekda) Boltim, Ir. Jeffry Sonny Warokka P.hD, Senin (16/1/2023).
Pilsang Berpotensi di Tunda
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Boltim, Hendra Tangel SH, mengatakan tahapan pelaksanaan Pemilihan Sangadi (Pilsang) di 64 desa tahun ini sudah jalan, namun dengan kondisi keuangan seperti ini ia ragu pilsang bisa terlaksana.
“Tahapan pilsang sudah direncanakan awal tahun 2023, akan tetapi pelaksanaannya tetap saja bergantung pada kemampuan keuangan daerah, “ kata Hendra kepada wartawan baru-baru ini.
Menurut Hendra, apabila kondisi keuangan daerah tidak memungkinkan dengan alasan karena pemerintah pusat sampai di daerah saat ini masih memfokuskan anggaran untuk penanganan ancaman krisis global, maka bisa dipastikan pilsang untuk 64 desa di tunda sampai selesai pemilu dan pilkada 2024.
“Kalau anggaran siap, kita laksanakan pilsang, kalau tidak maka terpaksa harus ditunda. Yang jelas, semua tergantung anggaran, “ jelasnya.
(FL)
