Oleh: Kurniawan Golonda
Dalam kontestasi Pilkada, ada banyak cara yang dilakukan oleh dinasti politik untuk mempertahankan kekuasaan, dan strategi yang sering digunakan oleh politisi dari dinasti adalah playing victim atau berpura-pura menjadi korban dalam menghadapi lawan politik mereka, strategi ini untuk menciptakan kesan bahwa mereka adalah pihak yang paling terdzalimi dan selalu menjadi korban fitnah.
Taktik ini dimainkan dengan cerdik, narasi yang dibangun adalah bahwa mereka selalu diserang oleh lawan politik dengan berbagai fitnah yang tidak berdasar, padahal kritik masyarakat yang dilontarkan sering kali berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan kekuasaan, nepotisme, kinerja buruk kepemimpinan, janji kampanye yang tidak di tepati, dan minim inovasi saat memimpin pemerintahan. Dengan memainkan peran sebagai korban, mereka berusaha mengalihkan perhatian publik dari isu-isu tersebut dan memfokuskan perhatian seolah-olah ada konspirasi untuk menjatuhkan mereka.
Meski sudah usang, bentuk manipulasi ini masih efektif dalam kontestasi Pilkada, di mana citra dan persepsi publik menjadi sangat penting. Dengan memposisikan diri sebagai korban yang terzalimi, mereka berupaya membangun simpati dari pemilih, berharap masyarakat melihat mereka bukan sebagai pemegang kekuasaan, melainkan sebagai individu yang dianiaya secara politik. Ini membuat diskusi mengenai isu-isu substansial tersingkir, karena fokusnya dialihkan pada apakah serangan terhadap mereka adil atau tidak.
Narasi yang mereka ciptakan tentu saja berpotensi besar untuk mempengaruhi opini publik. Masyarakat yang tidak mendalami isu politik atau kurang mendapatkan informasi yang objektif bisa terpengaruh oleh retorika tersebut. Nah, disini yang nampak dari kandidat dinasti politik adalah sebagai pihak yang selalu teraniaya, dengan demikian dukungan lebih cenderung atas dasar simpati daripada penilaian yang kritis terhadap kinerja nyata.
Yang perlu kita sadari, strategi playing victim ini tidak hanya digunakan untuk mempertahankan kekuasaan, tetapi juga untuk menghalangi kompetisi yang sehat dalam Pilkada. Dengan terus menerus mengklaim diri sebagai korban fitnah atau serangan tidak adil, politisi dari dinasti berusaha untuk mendapatkan legitimasi moral yang lebih tinggi di mata masyarakat. Ini adalah cara mereka untuk meredam kritik yang datang, baik dari lawan politik maupun dari masyarakat dan sekaligus menguatkan basis dukungan mereka dengan mengesankan bahwa mereka adalah pihak yang teraniaya.
Praktik seperti ini juga berpotensi memperkuat sikap anti-kritik di kalangan pemimpin politik daerah. Jika politisi qdari dinasti berhasil memenangkan Pilkada dengan menggunakan narasi sebagai korban, mereka cenderung tidak merasa perlu untuk menjawab kritik atau memperbaiki kinerja mereka. Justeru sebaliknya mereka mungkin akan terus memperkuat citra sebagai pihak yang tidak pernah bersalah dan selalu dianiaya oleh lawan politik.
Sebagai masyarakat, mari kita berpikir lebih kritis dalam menilai narasi semacam ini di Pilkada, agar tidak terjebak pada drama politik yang menutupi permasalahan mendasar terkait kualitas dan akuntabilitas pemimpin daerah.(*bersambung)
