Opini  

ASN “Penjilat” Dinasti dan Politik Kotor Aparat Desa di Pilkada

Oleh: Kurniawan Golonda

Pilkada seharusnya menjadi momentum penting dalam mewujudkan pesta demokrasi yang sehat, namun sangat disayangkan aparatur negara yang seharusnya netral justru menjadi alat untuk mendukung kepentingan politik dinasti.

Ini bukan hal baru lagi, dimana fakta terlihat nyata ketika kita menyaksikan bagaimana Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Aparat Desa khususnya Kepala Desa (Kades) terlibat dalam kampanye terselubung, mendorong warga untuk memilih kandidat dari dinasti politik. Miris memang, mereka yang seharusnya melayani masyarakat tanpa memandang afiliasi politik, malah menjadi pelayan kepentingan kelompok yang rakus kekuasaan.

Para ASN yang berada di posisi nyaman  pemerintahan masih saja terus menjadi penjilat demi karir dan keuntungan pribadi hingga melupakan tanggung jawab mereka sebagai abdi negara yang bekerja sebagai pelayan masyarakat. Ironisnya lagi, mereka seringkali memakai dalih “perintah atasan” atau “demi stabilitas pemerintahan”, hingga bantuan sosial untuk memuluskan tindakan kotor, dan yang mereka lakukan adalah semata untuk kelanjutan kekuasaan dinasti dengan harapan mendapat posisi strategis atau “tempat basah”, promosi jabatan, hingga jaminan keamanan karir ketika politisi dari dinasti memenangkan Pilkada.

Tak kalah buruknya Kades, aparat desa yang memegang pengaruh di masyarakat ikut terlibat dalam permainan ini. Dengan dalih “membina warga”, mereka justru memanipulasi isu dan informasi demi memenangkan kandidat yang berasal dari dinasti politik, bahkan tak segan-segan menjatuhkan kandidat lain dengan kampanye hitam yang penuh fitnah dan intimidasi. Jelas, ini adalah pengkhianatan terang-terangan terhadap hak rakyat untuk memilih secara bebas.

Pada kontestasi Pilkada ini, sudah saatnya kita bersikap tegas terhadap tindakan tidak bermoral itu. Laporkan ASN dan aparat desa yang terlibat dalam politik praktis ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), mereka harus dikenakan sanksi tegas. Ingat, Netralitas birokrasi adalah harga mati dalam demokrasi. Kita tidak boleh terus membiarkan demokrasi kita dirusak oleh mereka yang rela mengorbankan integritas dan kepercayaan rakyat hanya demi kekuasaan segelintir orang.

Kita sebagai masyarakat harus berani melawan segala bentuk manipulasi politik. Jangan biarkan suara kita ditunggangi oleh mereka yang haus kekuasaan. Pilihlah dengan hati nurani, bukan karena tekanan atau manipulasi. Mari kita jadikan pilkada sebagai ajang untuk memilih pemimpin yang benar-benar mampu memajukan daerah.(*bersambung)