Berbagai upaya yang akan dilakukan adalah dengan menjaga kebijakan pemberian THR dan gaji ke-13, serta mendorong birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, produktif, dan kompetitif.
Selain itu, akan dilakukan peningkatan efektivitas dan efisiensi birokrasi sebagai kunci keberhasilan reformasi fiskal melalui simplifikasi aturan administrasi penguatan birokrasi berbasis teknologi.
“Penguatan koordinasi kebijakan secara horizontal dan vertikal antara pemerintah pusat dan daerah, dan penegakan hukum dan pemberantasan korupsi,” tulis penjelasan Kementerian Keuangan.(CNBC Indonesia)
