Selisih Suara Tak Capai 2 Persen, Dipastikan MK Akan Tolak Gugatan Pilkada

oleh -
Foto Ist
Foto Ist

Politik, mediasatu.co — Pleno perolehan suara pemilihan bupati dan wakil bupati Bolaang Mongondow Timur (Boltim) 2020 telah dilaksanakan KPU Boltim, pada tanggal 17 Desember 2020 di kantor KPU Boltim, jalan trans Sulawesi lingkar selatan.

Dari hasil pleno tersebut, pasangan calon nomor urut 2, Sam Sachrul Mamonto-Oskar Manoppo (SSM-OPPO) memperoleh suara terbanyak yakni, 20,965 suara atau 41%, disusul pasangan Suhendro Boroma-Rusdi Gumalangit (SB-RG) memperoleh 16,022 suara atau 32%, kemudian pasangan Amalia Ramadhan Landjar-Uyun Pangalima (AMA-UKP) memperoleh 13,741 suara dengan persentase 27%.

Pasca pleno tersebut, pasangan SB-RG dan pasangan AMA-UKP melakukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Gugatan SB-RG diregistrasi dengan nomor 114/PAN.MK/AP3/12/2020. Gugatan didaftarkan pada 21 Desember 2020.

Kemudian gugatan AMA-UKP nomor 122/PAN.MK/AP3/12/2020, didaftarkan pada 21 Desember 2020.

Terkait hal tersebut, Ketua KPU Boltim, Jamal Rahman mengatakan bahwa KPU Boltim sudah bekerja sesuai dengan regulasi yang ada. Namun kata dia, jika ada pihak yang menggugat hasil pemilihan ataupun terkait kinerja KPU, itu adalah hak mereka.

“Kami sudah bekerja sesuai regulasi, tapi kalau ada pihak yang menggugat itu hak mereka, “ kata Jamal, Kamis (24/12/2020).

Namun demikian, tidak semua gugatan yang akan diproses MK.

Berdasarkan Peraturan MK Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi jika gugatan sengketa Pilkada yang diajukan ingin diproses MK.

Berikut syarat selisih suara yang bisa digugat ke MK sebagaimana dikutip di laman detikcom.

Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk kurang dari 250 ribu jiwa, bila selisih perolehan suara paling banyak sebesar 2 persen dari total suara sah.

Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk 250 ribu jiwa-500 ribu jiwa, bila selisih perolehan suara paling banyak sebesar 1,5 persen dari total suara sah.

Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk 500 ribu jiwa- 1 juta jiwa, bila selisih perolehan suara paling banyak sebesar 1 persen dari total suara sah.

Kabupaten/Kota dengan jumlah lebih dari 1 juta jiwa, bila selisih perolehan suara paling banyak sebesar 0,5 persen dari total suara sah.

Bila selisih suara di luar rentang perhitungan di atas, maka dipastikan MK tidak akan menerima permohonan tersebut. Adapun kecurangan pemilu, diselesaikan lewat jalur non-MK seperti Bawaslu, DKPP, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

redaksi

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *