MEDIASATU.CO — Lelang jabatan atau open bidding tujuh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dilingkungan Pemkab Bolaang Mongondow Timur (Boltim), masih menunggu restu atau izin dari Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri). Hal ini disampaikan oleh Kepala BKPSDM Boltim Rezhah Mamonto, kepada postotabuan.com Rabu (25/11/2020).
Menurutnya, lelang jabatan pejabat eselon II atau pimpinan SKPD tidak akan bisa dilakukan jika tidak memiliki persetujuan dari Kemendagri.
“Karena ini tahun politik dimana Kabupaten Boltim salah satu daerah yang melaksanakan pilkada serentak 2020, maka kita harus kantongi izin dari Kemendagri. Dan izin itu masih dinantikan, “ kata Rezhah.
Lanjut Rezhah, untuk melaksanakan tahapan open bidding ini BKPSDM Boltim sudah mendapat persetujuan dari Pjs Bupati Boltim Christiano Talumepa. Namun karena ini masih menghadapi pilkada serentak, ia memperkirakan izin tersebut akan turun setelah pilkada.
“Yang jelas, rekomendasi dari Pemkab Boltim sudah kita teruskan ke Kemendagri. Jadi kalau izin sudah ada kita langsung buka pendaftaran bagi pejabat eselon II yang memenuhi syarat untuk tujuh SKPD tersebut, “ terangnya.
Rezhah mengatakan, tujuh SKPD nantinya akan dilelang yakni jabatan Asisten Dua, Badan Keuangan, Dinas Pertanian, Dinas KB, Badan Kesbang, Sekretaris DPRD dan Dinas PMD.
“Tujuh jabatan SKPD ini pejabatnya masih Plt, jadi harus didefinitifkan melalui proses lelang, “ jelasnya.(red)
