MEDIAsatu.co, Boltim-Bupati Bolaang Mongondow Timur, Sam Sachrul Mamonto, S.Sos, M.Si, meminta kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar mempertimbangkan penghapusan tenaga honorer.
Ha ini disampaikan bupati, disela-sela rapat paripurna DPRD Boltim, Senin (20/6/2022).
Bupati mengatakan, bahwa kebijakan pemerintah pusat menghapus tenaga honorer kurang tepat dan perlu dikaji kembali.
Pasalnya, menurut bupati penghapusan tenaga honorer berpotensi melahirkan pengangguran. Dan jika ketentuan ini diberlakukan, maka banyak anak-anak daerah yang akan nganggur.
“Akan dikemanakan mereka jika honorer dihapus, “ ujar bupati.
Terkait kebijakan pemerintah pusat tersebut, bupati pun mengajak kepala daerah lainnya untuk bersama-sama menyuarakan kepada pemerintah pusat agar mempertimbangkan kembali rencana penghapusan tenaga honorer.
“Saya yakin dan percaya pemerintah pusat dalam hal ini Presiden Jowi akan mempertimbangkan kembali dengan melihat kebutuhan daerah sebelum kebijakan ini diberlakukan, “ kata bupati
Diketahui, kebijakan pemerintah pusat menghapus tenaga honorer tertuang dalam Surat Edaran (SE) nomor B/185/M.SM.02.03/2022 yang ditandatangani Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Tjahjo Kumolo pada 31 Mei 2022.
(Rill)
