MEDIAsatu.co Boltim- Bupati Bolaang Mongondow Timur (Boltim), Sam Sachrul Mamonto, S.Sos, M.Si, menghadiri seminar dalam rangka kesiapan Indonesia menjadi Ketua Association of Southeast Asian Nations atau ASEAN tahun 2023 yang diselenggarakan oleh Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) Manado, di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (Fisip) Rabu (31/8/2022).
Kehadiran bupati dalam seminar ini juga sebagai narasumber bersama akademisi Fisip Unsrat diantaranya, Ketua Foregin Policy Community of Indonesia DR Dino Patti Djalal, Dosen Ilmu Politik Fisip Unsrat Franky N Rengkung S.IP, MA, Ketua LPPM Unsrat Prof, DR, IR Chareles Kaunang MS dan Kepala Pusat Studi ASEAN-LPPM Unsrat DR, Drs Michael Mamentu MA.
Seminar ini mengambil tema Prospek Keketuaan Indonesia di ASEAN tahun 2023 bagi Pengembangan dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah Serta Kemampuan dan Kebutuhan Daerah Perbatasan Sulawesi Utara (Sulut).
Dihadapan peserta seminar bupati menyampaikan bahwa posisi Indonesia nanti sebagai Ketua ASEAN sangat menguntungkan. Sehingga ini menjadi peluang besar bagi daerah ini untuk bersaing.
“Di Sulawesi Utara jalur perdagangan international ada di pelabuhan Bitung. Pelabuhan ini menjadi salah satu jalur pertemuan laut dari kepulauan-kepulauan di Indonesia, pertemuan kapal tengker dan peti kemas, “ ujarnya.
Bupati mengatakan, jika mahasiswa dan para akademisi bisa memberikan sumbangsi gagasan, pemikiran dan tindakan untuk daerah, maka hal ini bisa didapat nilai penting untuk menyambut Indonesia sebagai Ketua ASEAN.
“Yang paling penting dari kesiapan menyambut Keketuaan Indonesia dalam ASEAN, maka harus ada penyelarasan dan perbaikan peraturan-peraturan dari pusat sampai ke daerah sehingga nantinya ada kesesuaian dan tidak ada tumpang tindih dalam penerapannya, “ terang bupati.
Dikesempatan itu juga bupati menyinggung tentang kewenangan pemerintah kabupaten/kota yang sekarang telah dibatasi. Contohnya kata dia, sekelas izin galian C yang sudah ditarik ke provinsi. Izin ini harusnya ada di desa-desa. Begitu juga dengan izin pertambangan sudah diambil alih oleh pusat.
“Kabupaten/kota di Sulawesi Utara sebenarnya memiliki peluang dan potensi-potensi untuk dikembangkan, namun karena kebijakan pemerintah pusat dan kebijakan anggaran yang belum memadai sehingga ini menjadi kendala. Jadi buat apa sebuah otonomi jika kita harus dibatasi seperti ini, “ beber bupati.
Bahkan menurut orang nomor satu di Bolaang Mongondow Timur ini, harusnya otonomi daerah dengan adanya pemekaran maka pembangunan akan lebih cepat. Contohnya kata bupati, seperti Kabupaten Bolaang Mongondow, dimana setelah dimekarkan menjadi lima kabupaten/kota, maka total anggaran yang dikelola oleh daerah pemekaran kurang lebih 3 triliun.
“Bandingkan dengan sebelum dimekarkan, APBD yang dikelola Kabupaten Bolaang Mongondow saat itu hanya kurang lebih 700an miliar, “ terangnya.
Lebih lanjut bupati mengatakan, bahwa seandainya Gubernur Sulawesi Utara dan pemerintah pusat memekarkan Provinsi Bolaang Mongonodow Raya Raya, ini tentu akan hebat.
“Saya berpikir pada ajang seperti ini saya harus bicara, bahwa seandainya Pak Gubernur kemudian pemerintah pusat memekarkan Provinsi Bolmong Raya maka tentu ini akan hebat, “ tuturnya.
“Bagaimana kita mendapat anggaran besar. Caranya Bolaang Mongondow Raya harus dimekarkan menjadi provinsi tersendiri. Ini harus saya bicara ditengah-tengah teman-teman intelektual, bukan untuk kepentingan Bolaang Mongondow Raya, tapi bagaimana kita mendapat anggaran besar untuk pembangunan daerah kita, “ tegas bupati petarung pilihan rakyat Bolaang Mongondow Timur.(Adv)
